Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan penting untuk melakukan hubungan internasional, termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Namun, kewenangan ini tidak absolut. Untuk memastikan akuntabilitas dan representasi rakyat, setiap perjanjian internasional penting memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Keterlibatan Presiden dalam pembuatan perjanjian internasional menunjukkan peran strategisnya dalam politik luar negeri. Presiden adalah kepala negara yang mewakili Indonesia di kancah global, menjalin diplomasi, dan membangun kemitraan dengan bangsa lain untuk kepentingan nasional.
Persetujuan DPR dalam proses pembuatan merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Ini memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat, serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Misalnya, jika ada terkait perdagangan atau investasi yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional, persetujuan DPR menjadi krusial. DPR akan meninjau dampaknya secara cermat sebelum memberikan lampu hijau, menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.
Selain itu, keterlibatan DPR dalam ratifikasi juga berfungsi sebagai mekanisme check and balance. Ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan memastikan bahwa setiap komitmen yang dibuat di tingkat internasional telah melalui proses legislasi yang transparan.
Proses persetujuan oleh DPR juga memungkinkan adanya debat publik dan partisipasi masyarakat. Organisasi masyarakat sipil atau kelompok kepentingan dapat menyampaikan pandangan mereka, sehingga yang disepakati benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.
Meskipun DPR memiliki hak persetujuan, Presiden tetap memegang inisiatif dalam negosiasi dan penandatanganan awal perjanjian internasional. Kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk diplomasi yang efektif dan bermanfaat bagi negara.
Pada akhirnya, kewenangan Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR adalah pilar penting dalam hubungan luar negeri Indonesia. Ini memastikan bahwa setiap komitmen global yang dibuat oleh pemerintah selaras dengan konstitusi dan kepentingan strategis nasional DPR menjadi krusial. DPR akan meninjau dampaknya secara cermat sebelum memberikan lampu hijau, menjaga kedaulatan ekonomi bangsa kekuasaan oleh eksekutif dan memastikan bahwa setiap komitmen yang dibuat di tingkat internasional telah melalui proses legislasi yang transparan.